Situs Liang Bua (1)

Dusun Rampasasa, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai

Kampung Adat Bena (2)

Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada

Rumah Retret Kemah Tabor (3)

Mataloko, Kab. Ngada

Danau Kelimutu (4)

Desa Pemo, Kec. Kelimutu, Kab. Ende

Museum Tenun Ikat (5)

Jl. Ir. Soekarno, Kota Ratu, Ende Selatan, Ende

Wednesday, June 6, 2018

Stasiun Kereta Api Kutoarjo

Stasiun Kereta Api Kutoarjo (KTA) atau yang selanjutnya disebut dengan Stasiun Kutoarjo, merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto yang berada pada ketinggian + 16 m di atas permukaan laut, dan merupakan stasiun kereta api kelas B. Stasiun ini terletak di Jalan Stasiun No. 1, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi stasiun ini berada di depan Kantor Pos Kutoarjo, atau sebelah tenggara Terminal Kutoarjo ± 300 m.
Bangunan Stasiun Kutoarjo ini merupakan bangunan peninggalan masa Hindia Belanda. Pembangunan stasiun ini bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api dari Yogyakarta-Maos sepanjang 155 kilometer, yang dikerjakan oleh Staatsspoorwegen (SS) pada tahun 1877 sebagai lanjutan dari proyek jalur Solobalapan-Yogyakarta. Jalur yang dikenal dengan Westerlijnen-1 (Lintas Barat Utama) ini, pengerjaannya dimulai dari Yogyakarta di sebelah timur menuju ke Maos di sebelah barat.



SS adalah perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1875. SS menjadi perusahaan besar pesaing Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Jalur pertama yang dibangun oleh SS adalah lintas Surabaya-Pasuruan, dengan lintas cabang dari Bangil menuju Malang. Pada perkembangannya, cakupan SS semakin luas. SS juga membangun jalur kereta api di berbagai daerah lain. Tercatat orang pertama yang menjabat sebagai pimpinan dinas kereta api negara Staatsspoorwegen adalah David Maarchalk yang menjabat sejak tahun 1875.



SS sendiri terbagi dalam beberapa wilayah operasional. SS Oosterlijnen mendominasi area jalur kereta api di Jawa Timur (terutama wilayah selatan dan timur) dan SS Westerlijnen menguasai jalur selatan Jawa Tengah hingga Priangan. Mulai dari Yogyakarta menuju Kroya, di mana terdapat percabangan lintas selatan menuju Priangan selatan hingga Bandung-Bogor via Sukabumi dan utara menuju Cirebon hingga Batavia.
Selain itu, SS juga membuat percabangan dari Stasiun Kutoarjo menuju Purworejo sepanjang 12 kilometer pada tahun yang sama dengan pembangunan lintas barat utama. Proyek jalur rel Kutoarjo-Purworejo ini dikenal dengan SS Westerlijnen-2. Artinya, jalur kereta api lintas barat non utama atau kelas 2.



Stasiun ini memiliki 8 jalur dengan jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus di mana jalur 2 menuju ke arah  barat (Stasiun Butuh) dan jalur 3 menuju ke arah timur (Stasiun Jenar). Jalur 4 dan 5 digunakan untuk pemberangkatan kereta api yang berasal dai Stasiun Kutoarjo, seperti KA Sawunggalih, Kutojaya Utara, Kutojaya Selatan dan Prambanan Ekspres. Jalur 6,7 dan sering digunakan untuk parkir gerbong maupun lokomotif yang akan melangsir maupun menarik gerbong. Sedangkan, jalur 1 dulunya digunakan untuk kereta api yang akan menuju ke Stasiun Purworejo.
Stasiun Kutoarjo tergolong stasiun yang memiliki luas areal yang cukup luas dengan bangunan stasiun yang lumayan besar bila melihat posisi stasiun yang berada di kecamatan. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan stasiun ini memiliki bangunan utama yang besar dan areal yang luas, yaitu pertama, pada waktu stasiun ini dibangun, Kutoarjo adalah sebuah ibu kota Kabupaten Kutoarjo, sehingga stasiun didirikan menggunakan tipe stasiun kabupaten. Kedua, stasiun  ini juga menjadi stasiun percabangan ke Purworejo dan Yogyakarta untuk jalur yang mengarah ke timur. Posisi ini pula yang menyebabkan stasiun ini menjadi penting, sehingga banyak disinggahi oleh sejumlah kereta api, baik kelas ekonomi, bisnis maupun eksekutif. *** [280617]

Fotografer : Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Tuesday, June 5, 2018

Kantor Kecamatan Kutoarjo

Setelah puas melihat Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, perjalanan pun bergeser ke sebelah timurnya. Di sana Anda akan menemukan sebuah bangunan lawas lagi, yaitu Kantor Kecamatan Kutoarjo.  Kantor ini terletak di Jalan Mardiusodo, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi kantor ini berada di depan SMP Negeri 3 Purworejo, atau sebelah timur laut Alun-Alun Kutoarjo ± 500 meter.
Kecamatan Kutoarjo merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yaitu 37,59 km², atau 3,63% dari total wilayah Kabupaten Purworejo. Kendati sebagai pemilik wilayah terkecil, namun Kutoarjo pernah menorehkan sejarahnya sebagai sebuah kabupaten yang ada di Karesidenan Bagelen hingga Karesidenan Kedu dengan nama Kabupaten Kutoarjo.



Awalnya, kantor Kecamatan Kutoarjo ini merupakan rumah kediaman dan sekaligus kantor Patih Kutoarjo. Pada masa Bupati Raden Adipati Soerokoesoemo (1845-1859), Kadipaten Semawung dipindahkan dari Desa Semawung ke Desa Senepo. Di tempat baru inilah dibangun rumah kediaman/kantor Bupati lengkap dengan alun-alun yang selesai pada tahun 1870. Bersamaan itu pula juga dibangun Kantor Kepatihan, Kantor Kontrolir dan Kantor Landraad atau Pengadilan. Termasuk juga dibangun Masjid Jami’ Kutoarjo pada tahun 1860 lengkap dengan Kantor Pengadilan Agama.
Pada masa pemerintahan Raden Adipati Aryo Pringgo Atmodjo (1859-1870), Kadipaten Semawung berubah menjadi Kabupaten Kutoarjo berdasarkan letak kadipaten/kabupaten paska kepindahan di tempat yang baru tersebut. Saat itu, Kabupaten Kutoarjo dibagi menjadi empat kawedanan, yaitu Kemiri, Pituruh, Ketawang, dan Poerwodadi.



Antara Kantor Bupati, Patih dan Kontrolir saling berdekatan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi birokrasi masa Hindia Belanda. Kantor Patih berada di sebelah timur Kabupaten, dan Kontrolir berada di sebelah timur alun-alun.
Berkaitan dengan tugas Patih pada waktu itu adalah membantu tugas Bupati terutama dalam hal administrasi birokrasi yang berjalan di Kabupaten Kutoarjo. Dalam struktur pemerintah Hindia Belanda, aparat birokrasi dibedakan dalam dua jenis, yakni pejabat berkebangsaan Belanda (Binnenlands Bestuur – Pemerintah Dalam Negeri) dan Pangreh Praja atau pejabat pribumi (Inlandschbestuur).
Pejabat Belanda terdiri dari Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, Kontrolir, dan para penasehat dalam urusan orang Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Sedangkan Pangreh Praja terdiri atas Bupati, Patih, Wedana, Asisten Wedana, Camat, Kepala Kampung atau Kepala Desa.



Gubernur Jenderal adalah penguasa tertinggi di wilayah jajahan dan dalam pekerjaan sehari-hari ia dibantu oleh Sekretaris Jenderal, dengan pusat kedudukan di Batavia. Di bawah jabatan Gubernur Jenderal terdapat jabatan Residen yang menguasai wilayah karesidenan dan dibantu oleh seorang Asisten Residen. Asisten Residen berkuasa atas wilayah khusus yang biasanya sama luasnya dengan kabupaten. Di bawah Asisten Residen terdapat Kontrolir yang wilayah kekuasaannya meliputi satu kawedanan. Tugas utama Kontrolir adalah mengawasi penduduk dan pertanian.
Jabatan tertinggi Pangreh Praja adalah Bupati atau Patih yang wilayah kekuasaannya meliputi luas kabupaten, dan bersama-sama dengan Asisten Residen menjalankan administrasi pemerintahan dalam satu wilayah yang sama. Sedangkan di bawah Bupati terdapat jabatan Wedana yang mmbawahi wilayah administrasi meliputi kawedanan yang dibantu oleh beberapa orang Asisten Wedana.
Jadi, kedudukan Patih Kutoarjo dulu adalah menjalankan kebijakan Bupati dan Asisten Residen berkenaan dengan administrasi dalam membawahi Kawedanan Kemiri, Pituruh, Ketawang, dan Poerwodadi, atau kalau sekarang posisinya setara dengan Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, Patih juga dibantu oleh seperangkat pembantu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, trutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan seremonial, seperti penghulu, kepolisian, jaksa dan sebagainya.
Sejak Kabupaten Kutoarjo digabung dengan Kabupaten Purworejo pada tahun 1933, praktis di Kutoarjo sudah tidak ada Bupati dan Patih lagi. Kabupaten Kutoarjo diturunkan menjadi kawedanan, sehingga bekas Kantor Bupati Kutoarjo kemudian ditempati Wedana untuk menjalankan tugasnya, dan bekas Kantor Patih digunakan untuk Kantor Kecamatan Kutoarjo hingga sekarang. *** [280617]

Fotografer: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Kepustakaan:
Yudistira, Pandji. (2014). Sang Pelopor: Peranan Dr. SH. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4046/2886

Monday, June 4, 2018

Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo

Kutoarjo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Meski sebagai kota kecamatan, Kutoarjo tergolong cukup ramai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Kutoarjo juga memiliki alun-alun di pinggir jalan utamanya, yang tidak dimiliki oleh kecamatan-kecamatan yang lain kecuali kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Purworejo, yaitu Kecamatan Purworejo.
Perbedaan ini menjadi saksi bisu akan perjalanan sejarah Kutoarjo. Sebagai kota lawas – bahkan lebih tua - dari nama Kabupaten Purworejo sendiri. Tak pelak lagi, Anda bisa dengan mudah menjumpai banyak bangunan kuno di Kutoarjo. Salah satu di antaranya adalah Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo. Rumah dinas ini terletak di Jalan Wirotaman, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi rumah dinas ini berada di sebelah utara Alun-Alun Kutoarjo. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marditomo, sebelah timur dengan Jalan Mardiusodo, sebelah utara dengan Jalan Durian, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Wirotaman.



Menurut sejarahnya, Kutoarjo adalah kota kecil yang cukup ramai. Awal mulanya, kota ini bernama Semawung yang berumur lebih tua dari Purworejo yang dulu bernama Brengkelan. Di Kutoarjo waktu itu banyak pengrajin tenun dan barang pecah belah dari tanah liat, sehingga menjadi daerah perdagangan yang cukup ramai di mana saat itu pedagang Tionghoa berdatangan untuk berdagang di kota ini (Pandji Yudistira, 2014: 122).
Pada masa Bupati Raden Adipati Soerokoesoemo (1845-1858), Kota Kabupaten Kutoarjo dipindahkan dari Desa Semawung Daleman ke Desa Senepo. Di tempat baru inilah dibangun rumah kediaman sekaligus kantor Bupati Kutoarjo (Woning van Regent Koetoardjo). Namun, pada 23 Februari 1861, dua tahun setelah pengangkatan Raden Adipati Aryo. Pringgo Armodjo sebagai Bupati ke-2, daerah Kutoarjo dilanda banjir bandang yang besar dengan tinggi air mencapai sekitar 4,5 meter yang mengakibatkan terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak rawa-rawa yang tertimbun oleh material yang dibawa banjir hingga mencapai satu meter di beberapa tempat. Kabupaten Kutoarjo mengalami kerusakan besar sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana prasarana yang rusak akibat banjir tersebut. Banjir itu merendam hampir seluruh Kutoarjo karena memang daerah ini terkenal banyak rawa-rawa.



Akhirnya, Bupati Raden Adipati Aryo Pringgo Atmodjo melakukan renovasi kediaman dan pendopo Kabupaten Kutoarjo lengkap dengan alun-alun yang selesai pada tahun 1870. Selain itu selama tahun 1861-1870 juga diadakan usaha-usaha perbaikan agar pembuangan air berlangsung dengan cepat sehingga bahaya banjir tidak mengancam lagi. Pada waktu pemerintahan Bupati ke 2 ini, Kabupaten Kutoarjo dibagi menjadi empat kawedanan, yaitu Kemiri, Pituruh, Ketawang, dan Poerwodadi.
Pada tahun 1933, atas perintah Pemerintah Hindia Belanda, Kabupaten Kutoarjo disatukan dengan Kabupaten Purworejo yang saat itu dipimpin oleh Bupati Raden Adipati Aryo Hasan Danoediningrat. Nama Purworejo sendiri adalah nama baru sebagai pengganti nama Brengkelan yang termasuk ke dalam wilayah Karesiden Bagelen.



Setelah digabung, posisi Kutoarjo bukan lagi sebagai ibu kota kabupaten namun daerah setingkat di atas kecamatan atau dikenal dengan Kawedanan Kutoarjo. Kemudian sempat digunakan sebagai Perpustakaan Umum di Kutoarjo usai dihapuskannya fungsi kawedanan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Bupati H. Marsaid Reksohadinegoro, S.H., M.Si dengan wakilnya H. Kelik Sumrahadi, S.Sos., M.M., bekas rumah kediaman atau pendopo Bupati Kutoarjo itu digunakan sebagai rumah dinas atau kediaman bagi wakil bupati. Jadi, Wakil Bupati H. Kelik Sumrahadi lah yang pertama kali menempati rumah dinas di situ.
Gaya arsitektur yang digunakan dalam bangunan rumah dinas wakil bupati ini merupakan perpaduan antara gaya arsitektur tradisional Jawa dengan arsitektur kolonial. Arsitektur tradisionalnya diperlihatkan dengan bangunan pendopo yang memiliki oleh empat soko guru yang terbuat dari kayu jati yang menopang atap berbentuk tajug tumpang. Sedangkan, kesan kolonialnya ditampilkan pada pilar-pilar atau kolom-kolom Yunani di bagian rumah belakang pendopo. Balutan gaya Indische Empire masih memperlihatkan bangunan kompleks rumah dinas wakil bupati itu.
Meski bangunan ini telah berkali-kali beralih fungsi, namun bangunan tersebut tetap menunjukkan keaslian bentuknya, dan seyogyanya tetap dilestarikan dalam bentuk aslinya. *** [280617]

Fotografer: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Saturday, June 2, 2018

Alun-Alun Kota Blitar

Dari Keboen Kopi Karanganjar atau De Karanganjar Koffieplantage, perjalanan pun dilanjutkan menuju ke Alun-Alun Kota Blitar yang berjarak sekitar 16 kilometer. Alun-Alun Kota Blitar terletak di pusat Kota Blitar, tepatnya berada di sisi utara ruas Jalan Merdeka, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berada di antara Masjid Agung Kota Blitar (barat), Pendopo Kabupaten (utara), Kantor Wali Kota Blitar (barat daya), dan Penjara (timur).
Di alun-alun, saya besama tiga teman mencoba melepas lelah sambil menikmati rindangnya pohon beringin yang di atasnya banyak bertengger burung bangau putih. Orang Jawa menyebutnya Manuk Kuntul atau Blekok (Ardeola grayii).



Tiap sore burung-burung Kuntul itu akan bersarang di pepohonan beringin yang mengelilingi Alun-Alun Kota Blitar. Mereka bertengger untuk melepas lelah setelah perjalanan panjangnya mencari makanan di areal persawahan yang ada di Kabupaten Blitar.
Hingar bingar suara dan tingkah polah burung Kuntul akan mengundang siapapun untuk memandangnya di alun-alun itu. Alun-alun merupakan hamparan lapangan rumput atau pasir yang ditanami pohon beringin, baik di pinggir maupun di tengahnya (ringin kurung). Lapangan rumput tersebut dipisahkan oleh jalan akses masuk ke kantor kabupaten yang biasanya juga menjadi Kediaman Dinas Bupati (Pendopo Kabupaten).



Alun-Alun Kota Blitar merupakan salah satu peninggalan sejarah dalam perjalanan Kabupten Blitar. Sebelumnya pusat pemerintahan Kabupaten Blitar berada di pinggir Sungai Pakunden, namun terus dipindahkan kemari karena terkena aliran lahar letusan Gunung Kelud. Realisasi pembangunan alun-alun ini dilakukan oleh Bupati Blitar KPH Warsoekoesoemo berbarengan dengan pembangunan Pendopo Kabupaten Blitar yang akan menjadi Rumah Dinas sekaligus Kantor Bupati, yang dimulai pada tahun 1875 dan selesai pada tahun 1876.
Dalam pembangunan alun-alun itu, diterapkan sebuah pakem yang juga digunakan oleh daerah-daerah di wilayah Jawa pada umumnya, yakni dikelilingi oleh kediaman penguasa pada bagian utara, penjara pada bagian timur, kantor pemerintahan pada bagian selatan, dan masjid pada bagian barat.
Pada kurun waktu 1880 – 1910, Alun-Alun Kota Blitar sering digunakan sebagai lokasi pagelaran ritual “Rampogan Macan”. Rampogan Macan mengandung arti ‘Rebutan Macan”. Hal ini mengacu pada tradisi tersebut yang melibatkan para prajurit untuk beramai-ramai berebut kesempatan untuk membantai harimau atau macan di tengah alun-alun.



Di tanah Jawa, kebiasaan membunuh harimau sudah dilakukan pada zaman kerajaan Majapahit. Namun tradisi ini mencapai puncaknya dimulai pada masa pemerintahan Amangkurat II dari Kartasura, yang diselenggarakan secara besar-besaran pada momen-momen tertentu, terutama pada saat menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tradisi ini pun menyebar hingga ke Kediri dan Blitar. Di Blitar, ritual rampogan macan ini diprakarsai oleh Patih Djojodigdo.
Ritual rampogan macan ini kemudian dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda karena tradisi pembantaian harimau ini akan mengakibatkan populasi harimaui di Jawa menurun drastis. Pada tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar, sehingga praktis sejak saat itu tradisi Rampogan Macan ditiadakan.
Kini, alun-alun itu mulai berubah fungsi. Semula digunakan sebagai lokasi transit bagi para pamong praja atau khalayak untuk menghadap Bupati maupun untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bupati, sekarang ini lebih mengedepan menjadi sebuah Ruang Tata Hijau atau taman yang terkadang juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti upacara, olahraga, area bermain, dan fungsi sosial lainnya. *** [100518]

Kepustakaan:
Brahmantya, Wima. dkk. (2017). Ensiklopedia Seni Budaya Blitar. Blitar: Dewan Kesenian Kabupaten Blitar
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjatim/sejarah-alun-alun-kota-blitar/

Friday, June 1, 2018

Gedung Bank Mandiri KCP Cirebon Jalan Kantor

Pada waktu VOC menguasai Cirebon, mereka menjadikannya sebagai kota pelabuhan yang cukup ramai. Kemudian ketika diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Cirebon semakin berkembang menjadi pusat pemerintahan, dan perdagangan. Alhasil, pemerintah Hindia Belanda mengembangkan wilayah tersebut menjadi wilayah perkotaan kolonial yang cukup ramai.
Selain gedung pemerintahan, para pengusaha Belanda juga berdatangan untuk mendirikan sejumlah bangunan guna menjalankan aktivitas ekonominya di Cirebon. Sehingga, banyak bangunan peninggalan kolonial yang ada di Cirebon. Salah satu di antaranya adalah Gedung Bank Mandiri KCP Cirebon Jalan Kantor.
Gedung bank ini terletak di Jalan Kantor No. 4 Kampung Kamiran, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Lokasi gedung bank ini berada di samping Klenteng Tiao Kak Sie, atau berseberangan dengan Gedung BAT Cirebon.
Gedung Bank Mandiri ini semula bernama Kantoor van Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij te Cheribon. Dibangun pada tahun 1920 dengan menggunakan hasil rancangan dari biro arsitek bernama NV Architecten en Ingenieursbureau Job en Sprey.



Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (NIEM) merupakan sebuah perusahaan di Hindia Belanda yang bergerak di bidang perbankan, dan juga menjadi pemegang monopoli pembelian hasil bumi di Hindia Belanda serta melakukan penjualan ke luar negeri. Didirikan oleh Paulus Tiedeman Jr, dan Carl Frederik Wilhelm Wiggers van Kerchem di Batavia pada tahun 1857.
Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi NV Escomptobank di mana selanjutnya pada tahun 1958 berganti status menjadi PT Escomptobank. Kemudian pada tahun 1960 dinasionalisasi serta berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank Pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.
Pada 2 Oktober 1998 didirikan Bank Mandiri sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Oleh karena itu, bekas Kantoor van Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij te Cheribon itu sekarang menjadi Gedung Bank Mandiri di Cirebon.
Dilihat dari fasadnya, gedung berukuran 1053 m² yang berdiri di atas lahan seluas 1815 m² ini memiliki gaya arsitektur Art Deco. Art Deco adalah salah satu gaya yang muncul setelah era berakhirnya gaya imperium, dan menjadi gaya yang paling popular pada era tahu 1920-1940an. Demikian populernya gaya Art Deco ini mengakibatkan banyak bangunan-bangunan yang sudah ada diubah penampilannya dengan gaya Art Deco, seperti yang dialami oleh Gedung BAT ketika direnovasi pada tahun 1924.
Bangunan-bangunan Art Deco sangat berusaha untuk mencuri perhatian dari lingkungannya. Bangunan tampil menonjol, dan diwujudkan dengan pembentukan puncak-puncak pada fasad bangunan. Puncak pada fasad Art Deco dapat berwujud bentuk menara, bentuk bidang tinggi pada susunan berundak dan peletakan elemen ikonik, yang berupa ornamen atau bentuk tertentu pada fasad datar.
Bangunan berlantai dua ini pernah mengalami sejumlah perbaikan atau renovasi, namun sampai sekarang kesan kolonialnya masih terpancar dengan jelas. Menggunakan gevel pada tampak depan, dan di sebelah kiri dan kanan gevel pada posisi sejajar (horisontal) juga terdapat dormer. Di atas atap yang sejajar vertikal terpampang menara segi empat ramping. Bisa dibayangkan bagaimana megahnya gedung ini pada masanya? *** [271013]

Wednesday, May 30, 2018

Jembatan Jaruman Turen

Sungai atau kali Jaruman adalah salah sungai yang membelah wilayah Turen. Sungai ini merupakan anak Sungai Lesti. Sungai Jaruman berhulu di lereng Gunung Semeru yang berada di daerah Wajak dan bermuara di Sungai Lesti, selatan Desa Suwaru.
Kendati Sungai Jaruman tidak begitu lebar dan panjangnya hanya 17,60 kilometer, akan tetapi nama sungai itu sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu kala. Dalam Prasasti Turyyan bertarikh 929 Masehi terdapat informasi tentang upaya membendung Sungai Jaruman untuk kepentingan pertanian. Bendungan itu dikenal dengan bendungan Turyyan yang lokasinya tidak jauh dari tempat Prasasti Turyyan.



Kemudian memasuki masa Hindia Belanda, kisah Sungai Jaruman ini juga muncul. Ditandai dengan dibangunnya sebuah jembatan untuk lintasan rel trem dari Gondanglegi menuju Dampit. Jembatan itu dikenal dengan Jembatan Jaruman (Spoorbrug op de Jaroeman-rivier bij Malang). Jembatan ini terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi jembatan ini berada di sebelah barat PT Pindad Turen.



Pembangunan jembatan ini berkaitan dengan adanya proyek pembangunan jalur trem Gondanglegi-Talok-Dampit sepanjang 15 kilometer. Pengerjaan jalur trem ini dilakukan oleh Malang Stoomtram Maatschappij (MSM) dimulai pada tahun 1898 dan selesai pada tahun 1899. MSM adalah perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda yang dahulu mengoperasikan jalur trem di sekitar Kabupaten Malang. Perusahaan kereta api (Spoorwegmaatschappij) ini mendapat konsensi pada tahun 1894 dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mengerjakan jalur trem (tramwegnet). Konstruksi dilakukan dari tahun 1897 sampai dengan tahun 1908 dengan menghasilkan jalur trem sepanjang 85 kilometer.



Jalur trem sepanjang 15 kilometer tersebut, pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah Gondanglegi-Talok sejauh 7,8 kilometer yang selesai pada tahun 1898. Kemudian dilanjutkan pembangunan tahap kedua, yaitu Talok-Dampit yang selesai pada tahun 1899. Untuk pembangunan Jembatan Jaruman masuk dalam pembangunan tahap pertama. Jadi, jembatan itu selesai dikerjakan pada tahun 1898. Jembatan trem ini ada di sebelah selatan jembatan jalan umum sebelum memasuki Turen dari arah Gondanglegi. Sekarang jembatan trem itu sudah rusak tetapi konstruksi tiang batu yang besar masih berdiri kokoh.
Dalam buku Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017, hal. 258), Olivier Johannes Raap mengisahkan bahwa dulu di jalur trem terlihat rangkaian trem sedang bergerak dari Dampit menuju Malang atau sebaliknya. Satu gerbong barang bersama dua gerbong penumpang dihela oleh sebuah lokomotif seri B17/B24. Lokomotif beroda empat buatan pabrik Hohenzollern (Jerman) ini menggunakan bahan bakar kayu jati atau batu bara dan dapat melaju hingga kecepatan maksimum 30 kilometer per jam.
Ada beberapa tipe lokomotif bentuk kotak yang dulu dipekerjakan oleh berbagai perusahaan kereta api di Jawa. Tipe-tipe kotak itu agak mirip satu dengan yang lainnya. Lokomotif MS inilah yang paling besar dengan panjang 5,9 meter. Dari 13 lokomotif yang dibeli pada periode 1897-1911, saat ini hanya tersisa satu unit yaitu B1706 yang dipajang di Museum Transportasi di Jakarta. *** [290518]

Jembatan Talang Bululawang

Kabupaten Malang memiliki memori kolonial yang cukup banyak, seperti bangunan, taman, jalur rel maupun jembatan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Malang pada masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi salah satu tumpuan penyokong bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda melalui perkebunan-perkebunannya. Perkebunan-perkebunan besar yang ada di Kabupaten Malang pada waktu itu antara lain meliputi tebu, kopi, karet, dan teh.
Sehingga, banyak dijumpai peninggalan-peninggalan masa Hindia Belanda yang kehadirannya berkenaan dengan adanya kepentingan bagi perkebunan-perkebunan itu. Salah satu bangunan lawas peninggalan masa Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh adalah Jembatan Talang Bululawang (Waterbrug te Boeloelawang bij Malang). Jembatan ini terletak di dua desa yaitu Desa Bululawang dan Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi jembatan ini berada di sebelah tenggara Pasar Bululawang ± 500 meter, atau utara PG Krebet Baru ± 3 kilometer.


Jembatan Talang sebenarnya merupakan jembatan untuk mengalirkan air irigasi melewati lembah atau Sungai (Kali) Manten. Warga setempat menyebutnya dengan talang air. Sehingga, akhirnya nama jembatan itu dikenal dengan Jembatan Talang. Jembatan Talang ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902, lebih dulu ketimbang Jembatan Talang Kepanjen (Waterbrug te Kepanjen bij Malang).
Pembangunan Jembatan Talang ini merupakan bagian dari proyek pembangunan Daerah Irigasi Kedungkandang. Daerah Irigasi Kedungkandang yang berada di Kota dan Kabupaten Malang memiliki luas baku areal persawahan seluas 5.183 hektar dan mendapat pasokan air dari Bendung Kedungkandang yang berada di Kelurahan Polehan, Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang dan suplesi dari Kalimeri di Dam Tangkil, Kecamatan Bululawang.


Daerah Irigasi Kedungkandang merupakan daerah irigasi yang terletak pada Daerah Pengaliran Sungai Amprong, dengan luas daerah pengaliran sungai seluas 94,41 Km². Daerah Irigasi Kedungkandang meliputi 5 kelurahan di Kota Malang dan 25 desa di Kecamatan Bululawang dan Gondanglegi.
Pemerintah Hindia Belanda membangun Daerah Irigasi Kedungkadang beserta Jembatan Talang ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan air di daerah Bululawang dan Gondanglegi. Daerah Bululawang dan Gondanglegi dulu sudah dirintis untuk perkebunan tebu yang sangat luas. Karena tanahnya kering, tanamannya banyak yang tumbuh kurang optimal dan kekeringan sehingga mengakibatkan sebagian tanaman tersebut mati. Tanaman itu akan tumbuh subur mana kala musim penghujan datang.


Pemerintah Hindia Belanda menyadari, jika tanaman tebu itu bisa berkembang baik dan subur tentunya akan menghasilkan kualitas hasil yang baik pula. Hal ini juga yang melandasi di Kabubapen Malang menjadi lokasi untuk berdirinya pabrik gula, yaitu PG Krebet.
Bila dibandingkan dengan Jembatan Talang Kepanjen, Jembatan Talang Bululawang lebih panjang ukurannya. Panjangnya mencapai 100 meter dengan ditopang oleh 5 pilar terbuat dari batu bata setinggi 50 meter. Dari 5 pilar itu dihubungkan dengan 7 lengkungan, sehingga kesan arsitektur kolonialnya begitu menonjol ditengah keasrian di lingkungan sekitarnya yang menghijau.
Lebar saluran air yang di atas jembatan tersebut sekitar 3 meter dengan kedalaman 1 meter, dan yang berada di sebelah timur diberi pagar terbuat dari besi. Sehingga, badan saluran air di sebelah timur bisa digunakan untuk menyeberang penduduk antar desa. Karena, ujung jembatan di sebelah utara masuk wilayah Desa Bululawang, dan ujung selatan jembatan masuk dalam Dusun Krapyak Jaya, Desa Krebet Senggrong.
Dilihat dari sejarah, keunikan, dan kelangkaan bangunan, sebenarnya Jembatan Talang Bululawang ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata andalan, baik wisata heritage maupun alam. Karena tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki spot wisata seperti jembatan ini. Terlebih keberadaannya yang masih berada di lingkungan yang sangat asri dan natural ini. *** [290518]