Gedung Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang

Kawasan Alun-Alun Kota Malang, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Alun-Alun Merdeka, dikelilingi oleh bangunan-bangunan peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda. Bangunan tersebut pada umumnya berfungsi sebagai sarana pemerintahan, sarana perkantoran lainnya maupun sarana peribadatan. Salah satunya adalah Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) yang memiliki arsitektur yang khas.

Kantor ini terletak di Jalan Merdeka Selatan No. 1-2 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi kantor ini berada di selatan alun-alun atau tepatnya berada di samping kantor pos.

Tatanan keuangan publik pada awal masa kemerdekaan diadopsi secara utuh dari praktik-praktik birokrasi pada masa Kolonial Belanda. Salah satu sistem yang diadopsi adalah sistem pencairan dana yang dikelola oleh Central Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC) yang difungsikan sebagai kantor kas penerimaan dan pengeluaran negara.

Kondisi ini sangat logis mengingat sebagai negara yang baru saja merdeka setelah lepas dari penjajahan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia dituntut untuk segera memulai pemerintahan baru, tatanan dan norma warisan kolonial dianggap masih cukup relevan diterapkan untuk menggerakkan roda pemerintahan. CKC menjalankan fungsi perbendaharaan dengan mengadopsi tatanan dan fungsi yang didasari norma-norma administratif (administratief beheer), perbendaharaan (comptabiliteit beheer), dan pengujian pengeluaran negara (wetmatigheid, rechmatigheid, dan doelmatigheid).

Selain itu, CKC juga berperan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara tunai dengan SPM tunai (dicairkan di Kas Negara) dan SPM cek (dicairkan di kantor pos).

KPKN yang mempunyai ciri atap segitiga awalnya merupakan Central Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC) yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Perkembangan arsitektur Belanda pada saat itu banyak terpengaruh gaya kolonial awal modern di mana setiap bangunan memiliki pola simetri yang kuat.

Pada 31 Juli 1947, saat ‘Malang Bumi Hangus’, gedung ini menjadi target utama pembakaran oleh pejuang Malang, karena letaknya yang sangat strategis untuk digunakan kembali oleh Belanda. Kemudian berhasil dipugar dan dikembalikan ke bentuk semula serta difungsikan kembali sebagai kantor CKC.

Pada tahun 1951, Pemerintah RI menetapkan bahwa di tiap-tiap karesidenan terdapat kas negara. Kemudian pada tahun 1965, terjadi perubahan mekanisme pencairan dana APBN dari sistem tunai ke sistem giral. Dengan adanya perubahan ini, maka terbentuklah Kantor Bendahara negara (KBN).

Pada tahun 1975, KBN direorganisasi menjadi dua unit kerja, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). Dengan peran dan fungsi yang mulai tertata, kedua unit kerja ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem giralisasi mempercepat proses pencairan dana untuk pihak ketiga. Mulai saat itu dikenal Bank Tunggal sebagai bank pengeluaran dan Bank Persepsi sebagai bank penerimaan.

Pada tahun 1990, KPN dan KKN dilebur menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) seiring dengan diimplementasikannya sistem giralisasi penuh atas penerimaan dan pengeluaran negara.

Seiring dengan bergulirnya reformasi manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan diterbitkannya paket tiga Undang-Undang di bidang keuangan negara berdasarkan Keputusan Menteri Keungan Nomor 303/KMK01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tahun 2005 KPKN diubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Terdapat dua tipe KPPN, yaitu KPPN tipe A dan KPPN tipe B yang keduanya dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Memang menarik melihat perjalanan KPKN ini. Kendati di dalam perkembangannya, KPKN Malang memiliki histori yang cukup panjang dan telah banyak mengalami perubahan nama dan struktur organisasinya, namun masih memiliki gedung dengan arsitekturnya yang sama dari masa Hindia Belanda sampai sekarang ini. *** [250415]