Rumah Sakit Kadipolo Solo

Bekas Rumah Sakit Kadipolo (RS Kadipolo) mencuat menjadi pemberitaan lagi setelah terjadi sengketa lahan pada tahun 2018. Kasus ini bermula dari penjualan aset keluarga Cendana (Sigit Harjoyudanto) berupa bekas  RS Kadipolo seluas 22.550 meter persegi kepada PT Sekar Wijaya (SW).

Karena RS Kadipolo telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) di Surakarta, atau dikenal dengan Kota Solo, akibatnya PT Sekar Wijaya tidak bisa melanjutkan pengurusan perizinan berupa IPR (Izn Penggunaan Ruang) dan IMB. Impiannya untuk mendirikan apartemen megah di Kota Solo kandas sudah. Lalu, PT Sekar Wijaya membatalkan jual beli tanah itu dan meminta kepada Sigit Hajoyudanto alias Sigit Soeharto mengembalikan uang muka pembelian tanah senilai Rp 21,5 miliar lantaran pihak Sigit dinilai tidak jujur. Namun, sampai sekarang uang belum dikembalikan Sigit Soeharto hingga melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kabar terakhir, lahan bekas RS Kadipolo itu sudah diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo selagi sengketa itu belum usai, atas permintaan kuasa hukum PT Sekar Wijaya. Hal ini dimaksudkan agar tanah sengketa ini tidak berpindah tangan ke orang lain.

Foto Lawas Rumah Sakid Kadipolo (Sumber: http://bedah.fk.uns.ac.id/)

Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengomentari perihal sengketa tanahnya tapi lebih kepada kisah historis dari RS Kadipolo tersebut, yang terletak di Jalan Rajiman, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi rumah sakit ini berada di sebelah timur Kantor Kelurahan Panularan, dan tak jauh dari perempatan Baron.

Dalam buku, DR. KRT. Rajiman Wedyodiningrat: Hasil Karya dan Pengabdiannya (1998) diterangkan dengan gamblang bagaimana rumah sakit itu didirikan. Awalnya dokter Rajiman Wedyodiningrat adalah seorang dokter pribumi yang diangkat menjadi dokter Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1899, bulan Januari, ia menjadi pegawai Gubernemen Belanda dan bertugas di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (Pelayanan Kesehatan Rakyat Pusat) Betawi (RSUP Dr. Cipto Mangkunkusumo) sebagai dokter pada bagian bedah mayat. Tahun 1899, bulan Mei, ia pindah ke Banyumas, dengan tugas memberantas penyakit cacar di Kalirejo-Purworejo. Tahun 1900, ia ditugaskan di Semarang, memegang bagian chirurgie dan bedah mayat. Tahun 1901 sampai 23 Desember 1902, ia ditugaskan di Rumah Sakit Umum Madiun (Jawa Timur).

Kemudian pada tahun 1903-1904, ia ditugaskan kembali ke Betawi menjadi Assistent Leraar di STOVIA ( d sini, dokter Rajiman sambil studi di STOVIA lagi). Tahun 1904-1905, ia ditugaskan di Sragen sebagai dokter umum. Tahun 1905-1906, ia ditugaskan di Lawang (Jawa Timur) di Rumah Sakit Jiwa. Tahun 1906, ia mengajukan permohonan berhenti dari Gubernemen, dan kemudian dari tahun 1906 hingga tahun 1934 dokter Rajiman Wedyodiningrat bekerja sebagai dokter Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X atau Sri Susuhunan Pakubuwono X. Sri Susuhunan Pakubuwono X (PB X) adalah raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1893 hingga tahun 1939. PB X diyakini sebagai Raja Besar Terakhir Trah Mataram Surakarta.

Bekas Bangsal RS Kadipolo. Dipotret pada 30 Juli 2014 dari sebelah barat

Selama mengabdi sebagai dokter kraton, dokter Rajiman memelopori pembangunan di bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan untuk para abdi dalem dalam kraton.

Pada tahun 1915-1917 atas usahanya Kraton Surakarta membuka apotek sendiri dengan mendatangkan seorang apoteker dari negeri Belanda. Apotek itu kemudian diberi nama Panti Hoesodo. Inilah pertama kali ada suatu kraton memiliki apotek, sehingga sudah barang tentu akan memperlancar pelayanan kesehatan, khususnya penyediaan obat-obatan yang cukup memadai. Pendirian apotek ini dianggap amat penting karena di samping akan menunjang profesinya juga ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena tanpa penyediaan obat-obatan yang cukup memadai, keahliannya kurang cukup untuk menolong penderita. Jadi, pendirian sebuah apotek ini merupakan suatu keberanian pada saat itu, mengingat tenaga ahli untuk itu memang belum ada. Tetapi keahliannya dalam dunia kedokteran menuntut adanya sarana tersebut.

Keberanian dokter Rajiman dalam melaksanakan gagasannya tidak berhenti di situ. Tahun berikutnya, dia mengusulkan kepada pihak kraton untuk dapat didirikan sebuah rumah sakit yang dapat melayani para abdi dalem kraton. Mendengar gagasan tersebut, PB X amat menyetujui. Langkah ini penting sekali bagi dokter Rajiman, sebab dengan berdirinya rumah sakit akan sangat membantu pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dokter Rajiman menyadari, betapapun keahlian yang beliau miliki dalam dunia kedokteran, semuanya mustahil dapat dinikmati oleh masyarakat luas bila tanpa adanya suatu rumah sakit.

Beliau tidak puas kalau ilmunya hanya dapat dinikmati oleh lingkungan keluarga raja. Rumah Sakit ini kemudian diberi nama Panti Rogo yang teletak di daerah Kadipolo, atau yang dalam sumber litetatur Belanda dikenal dengan Ziekenhuis”Pantirogo” te Soerakarta. Sebagai seorang pendiri rumah sakit tanggung jawabnya memang berat dan hal tersebut menuntut kecermatan, ketekunan, kepemimpinan dan keahlian, baik dalam bidangnya sendiri maupun manajemen. Pengelolaan rumah sakit memang membutuhkan keahlian khusus. Di sinilah tampak bakat kepemimpinan dokter Rajiman.

Kondisi depan RS Kadipolo. Dipotret pada 30 Juli 2014 dari utara

Dalam kegiatannya yang memuncak tersebut, ternyata menjelang usia 55 tahun dokter Rajiman menderita penyakit “encok” dan untuk pencegahannya, beliau mengajukan permohonan pensiun kepada PB X serta setelah mempertimbangkan segala alasannya akhirnya Raja Kasunanan tersebut mengabulkannya.

Sebagai penggantinya, sesuai yang tercatat dalam Regeering Almanak Voor Nederlandsch-Indië 1941 adalah Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Mangoendiningrat, yang dalam tugasnya dibantu oleh petugas kesehatan Raden Ngabehi Prodjohoesodo dan Raden Pandji Prawirohoesodo. Setiap yang menjabat sebagai direktur rumah sakit tersebut, oleh Kraton Surakarta diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) seperti halnya dengan Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat.

Setelah Indonesia merdeka, Kraton Surakarta menyatakan diri menjadi bagian dari negara Republik Indonesia (RI). Hal ini sekaligus mengakhiri kraton sebagai Pangreh Praja (Inlandsch Bestuur). Sejak itu, kraton tak lagi mempunyai biaya untuk fasilitas publik yang dulu telah didirikan. Pada tahun 1948, pengelolaan RS Panti Rogo diserahkan kepada pemerintah Jawa Tengah dalam kondisi bahwa keluarga kerajaan dan pegawai yang dirawat di rumah sakit menerima bantuan berupa keringanan pembiayaan rumah sakit.

Awal tahun 1960, pihak Kraton menyerahkan sepenuhnya RS Panti Rogo, baik bangunan dan seluruh tenaga kesehatannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Surakarta, dan semenjak itu nama rumah sakit berubah menjadi RS Kadipolo.

Kemudian untuk menghemat biaya uang negara usai mengalami perang, pada 1 Maret 1960 direncanakan untuk mengintegrasikan tiga rumah sakit menjadi satu unit organisasi di bawah direktur dengan nama Rumah Sakit Surakarta, dan akhirnya terwujud pada 1 Juli 1960.

Rumah Sakit Surakarta terdiri dari tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mangkubumen, Rumah Sakit Kadipolo dan Rumah Sakit Jebres. Untuk mengintegrasikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian dilakukan spsesialisasi di masing-masing fungsional di rumah sakit tersebut. RS Kadipolo disebut Rumah Sakit Kompleks A spesialis untuk layanan penyakit internal. RS Mangkubumen disebut Rumah Sakit Kompleks B dengan spesialis untuk radiologi, kelamin dan kulit, gigi, mata, THT, neurologi maupun korban kecelakaan. Sementara itu, RS Jebres disebut Rumah Sakit Kompleks C dengan spesialis untuk perencanaan obstretic dan ginekologi, anak dan keluarga.

Dalam perkembangannya, RS Kadipolo (Kompleks A) menunjukkan kurang efisien dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai rumah sakit, sehingga rumah sakit ini dengan semua peralatan medis dan perelngkapan kemudian dipindahkan ke RS Mangkubumen pertengahan Januari 1977. Sejak itu rumah sakit ini tidak lagi berfungsi sebagai institusi pelayanan kesehatan.

Lahan dan bangunan bekas RS Kadipolo ini kemudian ditempati oleh Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) besamaan dengan berdirinya sekolah tersebut pada 24 April 1977. Kampus SPK ini hanya mampu bertahan selama 5 tahun karena pada Februari 1982 Departemen Kesehatan (Depkes) Pusat memerintahkan untuk pindah ke kampus baru yang berada di kawasan Mojosongo.

Selang tiga tahun, lahan dan bangunan bekas RS Kadipolo berubah menjadi mess dan markas klub sepak bola Arseto. Arseto adalah klub besar kompetisi Galatama. Arseto pernah menjadi juara Galatama pada musim 1990-1992. Kejayaan Arseto terus menggelora hingga luar negeri. Arseto pernah menjuarai Kejuaraan Antarklub ASEAN pada tahun 1993, dan melaju ke babak 7 besar Liga Champion Asia di tahun yang sama.

Pada masa menjadi mess Arseto, lahan dan bangunan bekas RS Kadipolo menjadi terawat dengan baik. Tanah lapang yang berada di belakang, disulap menjadi lapangan sepak bola dengan rumput yang berkualitas. Mess pemain bujang dan berkeluarga dipisah. Ada juga mess untuk pemain diklat. Belum lagi fasilitas fitness yang membuat Arseto  tak perlu kesulitas untuk berlatih. Konon, mess dan markas Arseto di Kadipolo itu menjadi salah satu basecamp klub termegah di Indonesia.

Namun ceritera tentang masa kejayaan Arseto serta kompleks Lapangan Kadipolo mulai memudar setelah Arseto dibubarkan pada tahun 1998. Lahan dan bangunan menjadi tak terawat, lapangan “mahalnya” berubah menjadi semak belukar yang banyak ditumbuhi ilalang.

Bagi orang awam, kepergian Arseto dari lahan dan bangunan bekas RS Kadipolo itu mereka pikir masyarakat kemudian bisa menggunakan lapangan tersebut untuk bermain dan berlatih sepak bola, ternyata tidak. Karena ternyata lahan dan bangunan hibah dari Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kepada Pemda Surakarta tidak amanah (baca: Wali Kota pada waktu itu). Bekas RS Kadipolo itu ternyata sudah dimiliki oleh klub Arseto milik putra mendiang Presiden Soeharto sejak dijadikan basecamp Arseto, dan sekarang dalam masa sengketa jual beli lahan dan bangunan yang telah menjadi cagar budaya, baik tingkat Surakarta maupun Jawa Tengah. *** [080520]

Kepustakaan:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat: hasil karya dan pengabdiannya. Ed. III. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Regeerings almanak voor Nederlandsch - Indie 1941. (1941). Batavia : Landsdrukkerij.

http://bedah.fk.uns.ac.id/?page_id=2&lang=id_ID

https://bolaskor.com/post/read/cerita-mistis-mes-peninggalan-klub-keluarga-cendana-bernama-arseto-solo

Read More

Tugu Harjo Toh Rogo

Tugu Harjo Toh Rogo merupakan sebuah tugu berbentuk seorang laki-laki berkaki satu yang menggunakan kruk dari kayu. Kruk, dalam bahasa Inggrisnya adalah crutch, yang artinya penopang atau tongkat ketiak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kruk merupakan kata benda yang bermakna penyangga kaki (patah, bunting, dan sebagainya) waktu berjalan.

Tugu ini terletak di Jalan Brigjend. Slamet Riyadi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tugu ini berada di depan Kios Wati Bandeng Pasar Sidodadi, Kleco, atau sebelah kanan pintu utama masuk ke dalam Pasar Sidodadi dari selatan.

Dalam prasasti yang disematkan dalam tugu tersebut, tertulis:

“Sjahdan. Sebagai Kenang-Kenangan Dan

Penghargaan Terhadap Keperwiraan Dan

Pengorbanan Pedjoang2 Perang Kemerdekaan

Maka Ditempat Ini Didirikan Tugu Peringatan:

“HARJO TOH ROGO”

Tugu Peringatan Ini Diresmikan Oleh:

Panglima DAM VII Djawa Tengah

Djum’at Legi Tanggal 20 Mei 1960.”

Sesuai yang tertera dalam prasasti, nama tugu tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu harjo, toh, dan rogo. Harjo, bermakna bagus, indah, mulia, dan jernih. Toh, atau totohan memiliki arti bertaruh, dan rogo berarti awak, raga, badan.

Sehingga, Harjo Toh Rogo mengandung maksud bahwa suatu bangsa yang ingin hidup mulia (lepas dari penjajahan) memerlukan pengorbanan mempertaruhkan raga.

Dalam perang mempertahankan kemerdekaan di Kota Surakarta (Kota Solo), banyak orang yang kehilangan harta benda, nyawa, dan kecacatan ragawi. Agresi Militer I dan II dari pihak Belanda, ditanggapi oleh pejuang-pejuang yang berasal dari Surakarta dan sekitarnya untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai atau menjajah Indonesia lagi.

Untuk memperingati pejuang-pejuang yang masih hidup dalam kecacatan ragawinya itu, kemudian atas prakarsa KODAM VII Jawa Tengah didirikan dengan tugu peringatan di depan pasar tersebut sebagai pintu masuk Kota Solo dari arah barat lewat jalan protokol. *** [170419]

Read More

Stadion Sriwedari Sala

Setiap melintas Stadion Sriwedari, terbayang sebuah memori silam. Pada 9 September 1983, saya terlibat dalam Paduan Suara SMP Negeri 19 Surakarta dengan seragam batik yang didominasi warna hitam. Dengan menempati tribun di sebelah sisi barat laut, kami menyanyikan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk meresmikan Hari Olahraga Nasional (Haornas) oleh Presiden Soeharto.

Di samping bangga, saya tanpa sadar telah merasakan berdiri di salah tribun stadion yang penuh sejarah ini. Stadion ini terletak di Jalan Bhayangkara No, 49, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi stadion ini berada di sebelah utara Museum Keris atau sebelah barat Taman Sriwedari.

Ide pembangunan stadion ini dicetuskan oleh Raden Mas Tumenggung (RMT) Wongsonegoro, seorang putra abdi dalem panewu Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang aktif di organisasi Budi Utomo dan menjadi Ketua Jong Java. Ide ini muncul ketika R.M.T. Wongsonegoro melihat perlakukan yang tidak adil terhadap atlet sepak bola yang pada saat itu hanya boleh bermain sepak bola di alun-alun kidul tanpa menggunakan alas kaki.

Dari keprihatinan ini, RMT Wongsonegoro kemudian menyampaikan usulan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) X untuk membangun stadion yang dapat menampung kegiatan olahraga kerabat kraton dan kalangan pribumi (bumiputera). Usulan tersebut disetujui oleh PB X, seorang Raja Surakarta yang semasa pemerintahannya (1893-1939) menaruh minat yang sangat besar dalam membangun Surakarta, atau yang dikenal juga dengan Kota Solo.

PB X kemudian memberikan lokasi di sebelah barat Taman Sriwedari untuk dibangun stadion. Dulunya, nama lokasi ini dikenal dengan Kebun Suwung. Karena lahan (kebun) yang merupakan bagian area dari Taman Sriwedari tersebut masih kosong atau belum ada bangunannya (bahasa Jawa: suwung).

Dalam perencanaan ini, PB X mempercayakan kepada Mr. Zeylman dan Raden Ngabehi Tjondrodiprodjo. Zeylman menangani desain arsitektur stadionnya, sedangkan Raden Ngabehi Tjondrodiprodjo sebagai pelaksananya. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1932 dengan menelan biaya 30.000 gulden. Pengerjaannya yang diawasi oleh Raden Ngabehi Tjondrodiprodjo, mengerahkan 100 orang pekerja dengan memakan waktu selama 8 bulan. Tahun 1933 stadion diresmikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X yang diwakili oleh Gusti Pangeran Haryo Panular.

Stadion yang dilengkapi dengan trek untuk atletik ini memiliki luas 24.0411 m² yang berdiri di atas lahan kompleks stadion seluas 58.579 m². Stadion juga dilengkapi dengan lampu sorot pada saat didirikan, dan mempunyai lima pintu masuk yang mengelilingi area stadion, tiga pintu di sebelah timur dan dua pintu di sisi barat. Kapasitas stadion ini bisa menampung 12.000 orang. Selain itu, stadion ini juga terdapat tiga bangunan untuk melayani pembelian tiket masuk (ticket box).

Setelah diresmikan, stadion ini dipakai untuk sepak bola dan latihan baris-berbaris abdi dalem prajurit Kraton Kasunanan. Pihak Hindia Belanda pun tak mau ketinggalan, mereka meminta agar bisa turut menggunakan stadion yang megah tersebut. Sehingga, akhirnya terpaksa Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo (Persis) hanya bisa menggunakan stadion tersebut pada pagi dan sore hari, sedangkan malam harinya digunakan untuk latihan Voetbal Bond Soerakarta, sebuah klub sepak bola orang Belanda di Surakarta).

Beberapa peristiwa yang bersangkut paut dengan stadion tertua di Indonesia ini terekam dalam jejak sejarahnya. Pada tanggal 8 – 12 September 1948, Stadion Sriwedari digunakan untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON). Dipilihnya Solo tentu bisa dipahami salah satunya karena kesiapan infrastruktur Stadion Sriwedari. Kesuksesan PON ini menjadi pertanda keberhasilan pemerintahan Soekarno-Hatta menjaga stabilitas keamanan. Karena jasanya, Stadion Sriwedari ditetapkan sebagai Monumen PON 1.

Dalam perjalanannya, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion R. Maladi pada 4 Agustus 2003 di masa Wali Kota Slamet Suryanto. Pengubahan nama tersebut sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasa R. Maladi sebagai pemimpin Tentara Pelajar dalam Serangan Umum 4 Hari di Solo, Ketua Umum PSSI (1950-1959), Menteri Penerangan (1959-1962) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (1964-1966). Pengubahan tersebut atas usulan dari Paguyuban Eks Tentara Pelajar Brigade 17 Surakarta.

Pada November 2011 di bawah kepemimpinan Wali Kota Joko Widodo, Pemerintah Kota Surakarta mengembalikan lagi nama Stadion R. Maladi menjadi Stadion Sriwedari. Namun sayangnya, papan nama yang ada di sebelah barat laut (menghadap ke Bank Muamalat Solo) masih bertuliskan Stadion R. Maladi Sriwedari Sala.

Ada yang menarik di papan nama dengan huruf warna kuning dan latar berwarna hitam ini. Di papan tersebut masih tertulis dengan Sala. Sala merupakan nama aslinya dari Kota Solo atau Surakarta, yang diambil dari penguasa daerah tersebut sebelum menjadi ibu kota Kerajaan Surakarta Hadiningrat yaitu Kyai Sala.  *** [270617]

                                                  

Kepustakaan:

Sajid, R.M., (1984). Babad Sala. Solo: Reksopustoko

Setyawan, Hari. (2009). Olahraga Bulutangkis di Indonesia dari Lokal ke Internasional Tahun 1928-1958. Skripsi di FIB, UI

http://bola.liputan6.com/read/2611760/stadion-sriwedari-saksi-bisu-pon-i-1948

http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/public/objek/detailcb/PO2017022200002/Stadion-Sriwedari

Read More

Langgar Merdeka

Langgar dalam bahasa Jawa menunjuk kepada masjid kecil tempat mengaji atau biasa disebut juga dengan surau. Dalam istilah yang dicomot dari bahasa Arab, dikenal dengan mushola. Orang Aceh biasa menamai masjid kecil dengan istilah meunasah.

Namun, masjid kecil yang berada di Jalan Radjiman No. 565 Laweyan, Surakarta ini sudah jamak dan dikenal luas sebagai Langgar Merdeka. Langgar Merdeka merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang berada di kawasan Kampoeng Batik Laweyan, dan sekaligus sebagai penunjuk arah bagi semua orang yang akan menuju ke Kampoeng Batik Laweyan.

Berdasarkan proposal renovasi Langgar Merdeka (2010) yang diunggah dalam https://www.facebook.com disebutkan bahwa bangunan Langgar Merdeka merupakan wakaf (secara lisan) dari almarhum Bapak H. Imam Mashadi dan almarhumah Ibu Hj. Aminah Imam Mashadi. Pembangunan Langgar  Merdeka dimulai pada tahun 1942 dan selesai pada tanggal 26 Februari 1946 yang kemudian diresmikan oleh Menteri Sosial pertama yaitu almarhum Bapak Mulyadi Joyo Martono.

Langgar Merdeka berdiri setelah berdirinya Masjid Al Makmur di Kampung Setono, Kelurahan Laweyan pada tahun 1944. Bangunan Langgar Merdeka sebelumnya adalah bangunan rumah milik orang Cina yang dipakai untuk berjualan candu (ganja) yang kemudian dibeli oleh almarhun Bapak H. Imam Mashadi.

Nama Langgar Merdeka diambil dalam rangka memperingati kemerdekaan RI, namun pada saat Agresi Militer Belanda ke II tahun 1949 diganti namanya dengan Langgar Al Ikhlas karena dilarang menggunakan kata “ Merdeka ” oleh pemerintah Belanda yang menduduki Surakarta. Setelah Agresi Militer Belanda ke II berakhir, kembali memakai nama Langgar Merdeka di tahun 1950. Pada saat Agresi Militer Belanda ke II, Langgar Merdeka juga pernah dijatuhi 2 ( dua ) buah bom oleh militer Belanda, namun atas berkat pertolongan Allah SWT bom tidak mengenai Langgar Merdeka dan juga tidak meledak.

Bangunan Langgar Merdeka dibangun 2 ( dua ) lantai dengan maksud lantai atas difungsikan sebagai tempat ibadah / sholat sedangkan lantai bawah difungsikan untuk penunggu / pengelola Langgar Merdeka dengan dibuat model toko-toko agar dapat dipergunakan oleh pengelola untuk usaha yang hasilnya untuk menghidupi kebutuhan langgar dan dan kehidupan pengelolanya.

Adapun pengelola Langgar Merdeka dimulai oleh almarhum Bapak H. Muntasir (dari Surakarta dan  tidak bermukim di Langgar Merdeka). Kemudian pengelola dilanjutkan oleh almarhum Bapak KH. Ghufron bersama keluarganya. Beliau merupakan saudara almarhum Bapak KH. Jufri dari Salatiga yang merupakan pengungsi dari Salatiga pada saat Agresi Militer Belanda ke II.  Selanjutnya sekitar tahun 1949-an pengelolaan dilanjutkan oleh almarhum KH. Ahmad Musanni beserta keluarganya yang berasal dari Kidul Pasar Laweyan Surakarta. Setelah KH. Ahmad Musanni wafat di tahun 1990, pengelolaan Langgar Merdeka dilanjutkan oleh putra menantu almarhum KH. Ahmad Musanni yaitu Bapak H. M. Sholeh sampai sekarang.

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme di bidang manajemen pengelolaan, maka sejak tanggal 4 Desember 2006 keberadaan Langgar Merdeka resmi dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Langgar Merdeka Kampoeng Batik Laweyan dengan Akta Notaris No. 01 tertangal 04 Desember 2006 oleh Notaris  Chatharina Maria Novia Puspita Wardani, SH.

Bangunan Langgar Merdeka yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 179 m² dan tidak memiliki halaman sama sekali, kini merupakan salah satu ikon dari KampoengBatik Laweyan.

Berbeda dengan bangunan langgar pada umumnya, langgar ini tampak tertutup dengan dinding tembok dan jendela atau pintu pada setiap dindingnya. Boven-licht berupa rooster.

Pada bagian atas terdapat menara yang menjadi satu dengan bangunan langgarnya, dan penerusan dari ruang mihrab.

Sebagai pembatas antara ruang shalat pria dan wanita dengan penyekat kayu setinggi 2 m, pada beberapa tempat dapat dibuka sebagai penghubung.

Struktur bangunan memakai dinding batu bata dan rangka atap kayu, demikian pula lantai atasnya dan penutup atap genteng.

Menurut SK Walikota Surakarta No.646/116/1/1997 tentang Peraturan Daerah cagar Budaya, maka Langgar Merdeka merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kampoeng Batik Laweyan yang wajib untuk dilindungi, dipelihara dan dilestarikan, dan di fisik bangunannya juga telah ditempeli plakat tembaga dari Pemkot Surakarta sebagai pertanda atau prasasti yang menerangkan bahwa Langgar Meredeka merupakan bangunan cagar budaya dengan No. 04-35/D/Lw/2012. *** [140813]

Read More

Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan

Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan terletak di Jalan Arifin No. 1 Solo atau bersebelahan dengan Balai Kota Surakarta.

Gereja ini merupakan salah satu dari sekian banyak arsitektur peninggalan kolonial Belanda di Solo. Sembilan tahun sebelum gereja ini didirikan tahun 1916, sudah ada aktivitas gereja di Purbayan yang merupakan cikal bakal berdirinya gereja ini. Awalnya gereja ini merupakan Stasi Gereja Gedangan Semarang.

Dalam fakta sejarah, gereja ini merupakan saksi salah satu peninggalan arsitektur kolonial dari masa ke masa di Kota Solo, di mana denyut nadi kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, maupun agama bermuara di sekitar lanskap itu. Di lokasi ini terdapat Benteng Vastenburg, Bank Indonesia (Javasche Bank), Balai Kota Surakarta (Kantor Gubernur Jenderal), dan Pasar Gedhe Hardjonagoro.

Sebelum tahun 1859 Gereja Katolik Surakarta dilayani langsung dari Semarang. Orang Surakarta pertama yang dibaptis adalah Anna Catharina Weynschenk (14 November 1812) dan Georgius Weynschenk (24 November 1813). Pada hari itu ada 59 orang dibaptis. Kemudian pada tahun 1859 stasi Ambarawa didirikan, meliputi daerah Salatiga, Ambarawa, Surakarta, dan Madiun. Pada waktu itu stasi Ambarawa berada di bawah pimpinan Pastor Yohanes F.V.D. Haegen, dengan jumlah umat 1787 orang (1206 di antaranya adalah tentara).

Tanggal 29 Oktober 1905 Pastor Cornelis Stiphout SJ dari Pastoran Ambarawa, mendapat ijin mengadakan undian untuk mendirikan Gereja di kota Solo. Usaha ini berhasil. Dalam kondisi darurat, karena gereja belum selesai di bangun, Misa yang pertama kali diadakan di Pastoran pada tanggal 22 Desember 1907.

Akhirnya, pada November 1916 Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan berdiri di Surakarta dengan surat pengangkatan tahun 1918, dan diberkati. Pastor C. Stiphout SJ diangkat sebagai Pastor Paroki yang pertama di Gereja Katolik Santo Antonius semakin berkembang dan mulai mencoba menekuni bidang pendidikan. Melalui pejuangan keras Pastor Fransiscus Xaverius Strater SJ dalam usaha untuk mendapatkan tempat dan perijinan dari pamong praja setempat saat itu, akhirnya berhasil pada tahun 1921 sekolah Hollandsch-Inlandsche School (HIS) berhasil didirikan. Pada waktu itu juga Bapak Soemadisastro diangkat menjadi Kepala Sekolah.
Gereja ini masih terlihat dengan megah sebagai bangunan peninggalan Belanda. Meski umur  gereja ini terhitung hampir satu abad, bangunan tersebut masih tampak kokoh dengan balutan cat berwarna putih. Selain itu, bangunan yang memiliki gaya arsitektur khas juga dipenuhi dengan ornamen jendela kaca yang masih terlihat bagus meskipun telah termakan usia.
Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian. Gereja, pastoran dan satu bangunan lagi khas gereja Katolik yaitu bangunan yang menjulang tinggi melebihi tinggi bangunan gereja, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat lonceng (anjungan kapel).

Kemudian di puncak paling atas bangunan tersebut tentu saja ada simbol salib. Gereja peninggalan dari Belanda ini dibangun sejak November 1916. Akan tetapi lebih dari setengah abad sebelumnya gereja ini sudah menjadi stasi (Pusat kegiatan pelayanan rohani yang letaknya jauh dari paroki). Perkembangannya dimulai pada abad 18, ketika pada waktu Misionaris Belanda menyebarkan agama Katolik, tak terkecuali di Solo.

Keberadaan dari Gereja Purbayan ini pun menjadi saksi bisu dari sejarah Kota Solo. Tengoklah bagaimana perjuangan di masa penjajahan Jepang pada tahun 1940 an. Pada tanggal 24 Desember 1949, gereja ini menjadi tempat pembabtisan pahlawan nasional Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi. Berdasarkan perjalanan historisnya, Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan merupakan salah satu bangunan pusaka yang menjadi cagar budaya di Kota Solo, sehingga sudah sepantasnyalah gereja menjadi bagian dari heritage masyarakat Kota Solo. *** [300614]

Read More