Stasiun Sei Bejangkar dan Riwayat Rel di Pesisir Timur Sumatra

Stasiun Sei Bejangkar (Foto: Hendrik Nugroho/25-02-2026)

Rabu siang (25/02), pukul 12.46 WIB, sebuah foto muncul ke layar ponsel saya. Dikirim lewat WhatsApp oleh Hendrik Nugroho, S.E., enumerator SurveyMETER yang tengah bertugas survei PAUD di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara. 

Di balik foto itu berdiri tenang sebuah stasiun kecil bernama Stasiun Kereta Api Sei Bejangkar, sebuah bangunan lawas yang seakan memanggil ingatan pada masa ketika rel-rel besi menjadi nadi utama perkebunan di pesisir timur Sumatra.

Terletak di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara atau tepatnya berada di depan Kantor Pos Cabang Sei Bejangkar, stasiun berketinggian +9,30 meter ini tergolong stasiun kelas III/kecil dan berada dalam wilayah kerja Divisi Regional I Sumatra Utara dan Aceh. Secara geografis, ia menjadi stasiun paling selatan di Kabupaten Batu Bara, yang menjadi sebuah penanda sunyi di jalur yang pernah begitu sibuk.

Bangunannya merupakan peninggalan masa Hindia Belanda. Ia lahir bersamaan dengan pembangunan jalur rel Bamban–Rantau Laban–Kisaran–Tanjungbalai–Teluk Nibung sepanjang 141 kilometer, proyek ambisius yang digarap oleh Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). 

DSM sendiri adalah perusahaan kereta api swasta yang beroperasi di sekitar pesisir timur Sumatra, terutama wilayah Deli (Medan), dan menjadi motor penggerak infrastruktur rel sejak awal abad ke-20.

Pengerjaan lintasan tersebut dilakukan bertahap dalam proyek besar jalur Timur Sumatra kategori spoorweg 2e klasse. Segmen Bamban–Rantau Laban dibangun antara 20 September 1901 hingga 2 Maret 1903. Lalu Rantau Laban–Tanjungbalai dikerjakan dari 14 September 1912 sampai 6 Agustus 1915. Adapun jalur Tanjungbalai–Teluk Nibung dirampungkan pada 1 Februari 1918. 

Tepat pada 6 Agustus 1915, bersamaan dengan peresmian jalur Rantau Laban–Tanjungbalai, Stasiun Sei Bejangkar resmi dibuka dan menjadi simpul kecil dalam jaringan rel kolonial yang terus merambat ke selatan.

Namun rel-rel ini tak sekadar proyek transportasi. Ia adalah jawaban atas desakan para pengusaha perkebunan di tanah Deli. Sejak akhir abad ke-19, geliat ekonomi perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan tembakau, yang menuntut akses cepat menuju pelabuhan ekspor, terutama Teluk Nibung. 

Pada 1881, manajer Deli Maatschappij menggagas pembangunan jalur kereta api penghubung kebun dan pelabuhan. Gagasan itu disokong para pemilik kebun yang tergabung dalam Deli Planters Vereeniging, hingga akhirnya pada pertengahan 1883 lahirlah DSM untuk merealisasikan pembangunan rel di Sumatera Timur.

Sejak dimulai pada akhir 1883, jaringan rel DSM berkembang pesat. Pada 1937, lintasannya telah membentang dari Medan hingga Rantau Prapat, mengikat kawasan-kawasan perkebunan dengan pelabuhan ekspor. 

Di tengah arus liberalisasi perdagangan pasca 1870, ketika kebijakan tanam paksa dihapus dan diganti sistem swasta, perkebunan di Sei Bejangkar pun berkembang. Wilayah ini menjelma sentra produksi karet dan tembakau yang digerakkan tenaga kuli kontrak, menjadi bagian dari mata rantai ekonomi global yang terhubung oleh rel baja.

Stasiun Sei Bejangkar sendiri dahulu memiliki empat jalur. Jalur 2 merupakan sepur lurus, sementara jalur 4 adalah sepur badug, yakni jalur buntu tempat rangkaian berhenti. Kini, jalur 3 dan 4 telah dibongkar, menyisakan dua jalur aktif. Dari arah barat, rel menghubungkannya ke Stasiun Lima Puluh; ke arah timur dan selatan, rel membawa perjalanan menuju Stasiun Tebing Tinggi.

Meski usia bangunannya telah melampaui satu abad, denyut kehidupan belum benar-benar padam. Penumpang masih naik dan turun di peronnya yang sederhana. Kereta ekonomi KA Putri Deli tetap singgah, menghubungkan Medan dan Tanjungbalai, seolah menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini.

Foto yang saya terima siang itu bukan sekadar gambar bangunan tua. Ia adalah potret tentang bagaimana sejarah ekonomi kolonial, geliat perkebunan, dan perkembangan transportasi modern bertemu dalam satu lanskap kecil di Kabupaten Batu Bara. 

Stasiun Sei Bejangkar mungkin hanya stasiun kelas III, tetapi dari peronnya yang sunyi, kita bisa mendengar gema panjang perjalanan Sumatera: tentang rel, tentang kebun, dan tentang manusia-manusia yang pernah menggantungkan harapan pada bunyi peluit kereta. *** [250226]

Kepustakaan:

Indera. (2006). “Diversifikasi Usaha Deli Spoorweg Maatschappij: Studi Sejarah Perusahaan di Sumatera Timur, 1883-1940”. Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta, 14-17 November 2006.

Oegema, J.J.G. (1982). De Stoomtractie op Java en Sumatra. Deventer-Antwerpen: Kluwer Technische Boeken B.V.

Rivai, M., Damanik, E. L., Lubis, H. S. D., & Harahap, A. (2022). Railway Transport Development in East Sumatra, 1880s-1930s. ICIESC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.11-10-2022.2325400

Read More

Istana Niat Lima Laras: Jejak Kejayaan Melayu yang Kini Menunggu Uluran Zaman

“It has been said that, at its best, preservation engages the past in a conversation with the present over a mutual concern for the future.” -- William J. Murtagh

Fasad Istana Niat Lima Laras di Jalan Rakyat, Kampung Bagak, Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (Foto: Hendrik Nugroho/27/01/2026)

Siang itu, Selasa (27/01), sekitar pukul 16.30 WIB, sebuah unggahan sederhana di Facebook menarik perhatian. Hendrik Nugroho, S.E., enumerator SurveyMETER yang sedang bekerja di Sumatera Utara, membagikan foto sebuah bangunan tua yang megah: Istana Niat Lima Laras. 

Di tengah kesibukannya mengurus izin penelitian pendidikan anak usia dini (PAUD), Hendrik menyempatkan waktu untuk memotret istana warisan budaya yang berdiri di Jalan Rakyat, Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Lokasinya tak jauh dari denyut kehidupan masyarakat, yaitu sekitar 110 meter dari Masjid Al Mukarram. Namun, berbeda dengan hiruk-pikuk sekitarnya, Istana Niat Lima Laras justru tampak sunyi. Catnya memudar, sebagian struktur terlihat rapuh, seolah menanggung beban usia dan lupa. Padahal, bangunan ini merupakan ikon penting peninggalan sejarah Suku Melayu Pesisir Batu Bara.

Sejarah mencatat, Istana Lima Laras telah ada sejak sekitar abad ke-18. Namun, wujud megah seperti yang terlihat sekarang merupakan hasil prakarsa Datuk Mad Yuda, Datuk terakhir Kedatuan Lima Laras. Pembangunannya dimulai pada tahun 1907 dan rampung lima tahun kemudian, pada 1912, dengan biaya yang fantastis pada masanya, yaitu sekitar 150.000 Gulden. Untuk mewujudkan kemegahan itu, Datuk Mad Yuda bahkan mendatangkan ahli bangunan dari Tiongkok.

Nama “Niat” bukan sekadar hiasan. Istana ini lahir dari sebuah nazar. Konon, Datuk Mad Yuda berjanji bahwa jika perjalanannya berdagang ke Penang mendatangkan keuntungan besar, ia akan membangun istana megah sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada para istrinya. Sebuah niat personal yang kemudian menjelma menjadi warisan sejarah kolektif.

Selama masa kejayaannya, diperkirakan ada 12 Datuk yang pernah memerintah dari istana ini. Kompleks Istana Niat Lima Laras berdiri di atas lahan seluas satu hektar, berbatasan dengan sungai dan jalan menuju Tanjung Tiram di sisi utara, perkebunan kelapa sawit di selatan, serta permukiman warga di sisi timur dan barat. 

Di dalamnya terdapat tiga bangunan utama, yakni bangunan istana, tempat menenun, dan bangunan kamar mandi. Menariknya, tiga sumur tua di sekitar kompleks masih digunakan masyarakat hingga kini, yang menjadi sebuah bukti bahwa warisan masa lalu masih menyatu dengan kehidupan hari ini.

Arsitektur istana ini memadukan gaya Eropa, Cina, dan Melayu. Pilar-pilar tinggi, jendela besar, dan tata ruangnya mencerminkan kemakmuran para penghuninya di masa lalu. Namun, sejarah tak selalu berjalan ramah. 

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, istana ini sempat dikuasai Nippon. Beberapa tahun kemudian, saat Agresi Militer Belanda I (1946–1947), istana justru menjadi markas pertahanan para pejuang lokal. Kedatuan Lima Laras, yang menolak kolonialisme Belanda, rela menjadikan simbol kebanggaannya sebagai basis perjuangan.

Pasca-kemerdekaan, nasib istana perlahan meredup. Kerusakan mulai muncul di berbagai bagian bangunan. Keluarga Kedatuan Lima Laras satu per satu meninggalkan istana demi mencari penghidupan lain. 

Pada 1948, bangunan ini sempat ditempati Angkatan Udara di bawah komando Mayor Dahrif Nasution. Namun setelah kondisi kembali kondusif, istana kembali kosong. Memasuki era 1970-an, kondisinya dinilai sudah tak layak huni. Sejak saat itu hingga kini, Istana Niat Lima Laras berdiri tanpa penghuni alias sekadar menjadi saksi bisu sejarah dan tujuan wisata yang terlupakan.

Padahal, seperti yang diungkapkan pakar pelestarian Amerika William J. Murtagh dalam Keeping Time: The History and Theory of Preservation in America (1988): 

“Telah dikatakan bahwa, pada kondisi terbaiknya, pelestarian melibatkan masa lalu dalam percakapan dengan masa kini mengenai kepedulian bersama terhadap masa depan.” 

Kutipan ini terasa relevan ketika menatap Istana Niat Lima Laras hari ini. Bangunan ini bukan sekadar tumpukan kayu dan batu tua, melainkan ruang dialog antara sejarah, identitas, dan tanggung jawab generasi sekarang.

Tanpa upaya renovasi dan revitalisasi yang serius, Istana Niat Lima Laras berisiko kehilangan maknanya. Bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai penanda perjalanan panjang masyarakat Melayu Batu Bara. 

Merawatnya berarti menjaga ingatan kolektif, sekaligus membuka peluang menjadikannya pusat edukasi dan wisata sejarah yang hidup. Sayang sekali jika warisan sebesar ini dibiarkan terus menua dalam diam. *** [280126]

Kepustakaan:

Ela, Novita Sari (2023) PERANCANGAN MEDIA INFORMASI TENTANG SEJARAH BANGUNAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI UPAYA REVITALISASI PENINGGALAN SEJARAH MELAYU PESISIR KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA. Strata thesis, Institut Seni Indonesia Padangpanjang. https://repository.isi-padangpanjang.ac.id/2076/

Putri, Indah R., Achiriah, Azhar, A.A. (2020). Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage. 1(2), 61-68. https://doi.org/10.34007/warisan.v1i2.522

William J. Murtagh, Keeping Time: The History and Theory of Preservation in America (New York: Sterling Publishing Co., Inc., 1988), p. 168.

Read More